MPR Ngobrol Santai dengan Netizen (Blogger)
Sepertinya aku pernah bilang di tulisanku sebelumnya kalau satu hal yang sangat aku syukuri ketika menjadi seorang blogger adalah aku bisa bertemu, bahkan bisa berbincang dengan orang - orang penting. Kalau ketemu artis, model, social media celeb, founder dari sebuah brand udah sering.
Tapi bertemu dengan para pejabat negara tentunya punya kesan tersendiri untuk aku. Kalau beberapa bulan lalu bertemu dengan Bapak Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D (beberapa minggu sebelum beliau menjabat sebagai Kapolri), lalu bisa berbincang - bincang dengan Bapak Mayjen Abdul Rahman Kadir, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Menteri Pariwisata Bapak Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.
Lalu bertemu juga dengan Bapak Basuki Tjahaja Purnama saat peresmian Taman Pandang Istana, sekarang aku berkesempatan bertemu dan sharing dengan Sekretaris Jenderal MPR, Bapak Ma'ruf Cahyono dan Bapak Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan S.E., M.M. yang adalah Ketua MPR RI (masa jabatan 2014 - 2019), dll.
WOW. I'm so bleesed.
Senang sekali aku bisa menjadi salah satu netizen (blogger) yang berkesempatan bertemu dengan bapak anggota dewan dan sharing tentang kegiatan - kegiatan MPR (*peluk manja Mak Pon hihihihi, terima kasih ya Mak Pon'ku sayang).
Ada banyak informasi yang aku dapatkan tentang MPR, diantaranya tentang Sidang Tahunan MPR yang digelar 16 Agustus 2016 lalu, peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2016 dan juga peringatan HUT MPR yang akan diselenggarakan tanggal 29 Agustus 2016 nanti.
Pertemuan hari itu diharapan menjadi langkah pertama bagi MPR untuk saling kenal dengan Netizen (blogger), sharing informasi, berdikusi tentang berbagai hal khusunya terkait dengan kehidupan politik dengan cara yang lebih santai dan ringan.
MPR selama ini menggunakan berbagai macam metode untuk mensosialisasikan kegiatan MPR ke masyarakat, diantaranya ada kegiatan cerdas cermat untuk kalangan SMU, kelompok masyarakat tertentu, Pemda, dan juga Netizen (blogger).
Sebagai warga negara, kita berkewajiban juga untuk mensosialisasikan tentang program MPR (empat pilar, dll) kepada masyarakat, dan punya tanggung jawab untuk ikut mengamalkan Pancasila dalam kehidupan keseharian kita agar tercipta hubungan yang selaras antar masyarakat.
MPR yang dikenal kaku dan kesannya adalah susah untuk "digapai" rakyat tenyata sudah mau belajar untuk membaur dan merangkul masyarakat. Obrolan santai hari itu bener - bener santai, seperti obrolan antara teman. Bapak Sekjen sharing dengan kami sambil makan dan minum, beberapa orang juga mengajukan pertanyaan untuk beliau. Asiknya lagi ketika Bapak Ketua MPR RI datang, beliau langsung berbaur dengan Netizen (blogger) so much fun. Beliau bahkan bersedia (seneng malahhhh hihihihi) diajak selfie hihihihihihi.
MPR adalah rumah kebangsaan. MPR menginginkan seluruh masyarakat (berbagai elemen bangsa) menganggap MPR sebagai wadah menyalurkan pikiran apapun untuk perbaikan bangsa kita, karena MPR memiliki tugas untuk menata negara.
Kalau ada kebijakan MPR, dll yang kurang berkenan bagi kita, kita bisa memberikan masukan dan solusi untuk MPR dengan cara memanfaatkan ruang atau pertemuan untuk mengungkapkannya, misalnya blog untuk blogger.
Bapak Sekjen juga menyampaikan tentang kesadaran tentang menanamkan Bhineka Tunggal Ika pada setiap masyarakat. Perbedaan hendaknya tidak menjadi perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan sebagai perekat. Jangan bertengkar meskipun kita berbeda suku, etnis, bahasa, agama, dll karena kita sebenarnya adalah satu, Indonesia.
Momentum Sidang Tahunan MPR tidak kemudian hilang menjadi sebuah momentum protokoler agenda kenegaraan, tapi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat termasuk bagaimana cara - cara perangkat negara menjalankan kedaulatannya.
Kita juga sebaiknya memaknai Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2016, kenapa harus lahir, kenapa harus diperingati, dll. Termasuk hari lahir Pancasila pada 1 Juli 2016 lalu yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden di Bandung.
Sidang Tahunan MPR yang rutin digelar pada H-1 peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan agenda penting bagi pemerintah. Dalam event tersebut, pemerintah akan menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat.
Pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu, para anggota dewan mendengarkan pidato dari Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo. Dalam pidatonya, Bapak Presiden menyinggung soal lembaga - lembaga peradilan yang terus memperkuat kinerjanya. Beliau juga memuji soal produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir tahun 2015.
"Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir tahun 2015 adalah yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Untuk kamu yang melewati tayangan pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo, kamu bisa baca isi pidatonya dibawah ini ya.
PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
Jakarta, 16 Agustus 2016
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara - Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara - saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya hormati,
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Di depan sidang yang terhormat ini, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus - tulusnya kepada seluruh lembaga negara.
Kegotong - royongan, kekompakan, dan kerja sama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat.
Hadirin yang saya muliakan,
Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antarnegara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu - membahu, dan melakukan terobosan - terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.
Tanpa keberanian kita keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Diperlukan langkah - langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga - lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.
Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi! Kita tidak mau itu terjadi!
Kita apresiasi kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai - nilai Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan.
Saudara - saudara yang saya hormati,
Apresiasi juga kita berikan kepada DPR RI yang memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang - Undang yang disahkan menjadi Undang - Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari Undang - Undang itu bagi rakyat.
Pada tahun 2016 ini, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang - Undang untuk disahkan menjadi Undang - Undang, antara lain Undang - Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat; Undang - Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara; serta Undang - Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.
Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.
DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit - unit kerja.
Selanjutnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisi dan anggota Dewan. DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan Pemerintah.
Alhamdulillah, Kapolri, Pimpinan KPK, dan Pimpinan Ombudsman RI, semuanya telah dilantik dalam beberapa bulan terakhir.
Hadirin yang saya hormati,
Kualitas pemanfaatan anggaran pembangunan juga menjadi tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Sejak tahun 2015, BPK telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis aktual dalam pelaporan keuangan Pemerintah.
Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel.
BPK memberikan perhatian dan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing - masing guna pencapaian tujuan negara.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sejalan dengan upaya negara untuk memperjuangkan aspirasi daerah, DPD RI telah memantapkan peran, tugas, dan fungsinya sesuai amanat konstitusi. DPD telah berpartisipasi aktif pada penetapan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial. DPD juga ikut mendukung pengembangan ekonomi kreatif hingga penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak dan remaja.
Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPD dalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatan Bank Pembangunan Daerah, dan pengembangan koperasi.
Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan,
Dalam mendukung percepatan konsolidasi demokrasi berlandaskan hukum yang berkeadilan, kita bersyukur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus memperkuat kinerjanya.
Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir tahun 2015 adalah yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara hingga akhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah. Ini berarti bahwa tunggakan perkara, secara konstan berhasil dikurangi.
Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan. Saat ini tidak kurang 1,8 juta putusan pengadilan dari tingkat pertama, sampai putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersedia pada situs Putusan Mahkamah Agung.
Sementara itu informasi tentang penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama, di tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersedia pada situs masing-masing pengadilan. Dengan demikian akses publik terhadap proses perkara di pengadilan semakin luas. Selain itu, untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka dikembangkan Database yang berbasis teknologi informasi.
Saudara - saudara sekalian yang saya hormati,
Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kurun waktu Agustus 2015 hingga Juli 2016 telah menerima 244 permohonan perkara konstitusi. Dari jumlah itu, 92 perkara merupakan pengujian undang - undang, satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan 151 perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Berkaitan dengan perkara pengujian undang - undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Sedangkan menyangkut perkara perselisihan pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari total 268 pilkada. Ke depan, Mahkamah Konstitusi berinisiatif memperluas penerapan teknologi dalam mengadili dan memutus perkara.
Saudara - saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Komisi Yudisial juga telah berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas seleksi Hakim Agung.
Hingga semester pertama tahun 2016 telah dilakukan seleksi 5 calon Hakim Agung dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Demikian pula penjatuhan sanksi tegas bagi para hakim yang melakukan pelanggaran terus ditegakkan, sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung reformasi peradilan dan membangun budaya hukum yang berwibawa.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Mengakhiri pidato ini, saya mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, untuk terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar lembaga kita semakin dipercaya oleh rakyat.
Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama menuju Indonesia yang maju.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
(Sumber Antara News Aditia Maruli)
-------------------
Pertemuan MPR dan Netizen (blogger) tidak sampai disitu aja loh, tanggal 26 Juli 2016 ini aku akan mengunjungi kantor MPR RI dan aku akan kasih tau sama kamu apa aja yang kami obrolon disana hihihihihi. Ditunggu yaaaaa.
Have a good day
Keren mba, bisa ikutan acara bareng MPR. ada di beberapa kota kalo nggak salah ya? selain yang di jkt.
BalasHapusTerima kasih mba Ila. Iya, MPR sering beracara dan sosialisasi di berbagai daerah juga mba.
HapusWah bersyukur banget ya mbak bisa ketemu orang2 penting dan bincang2 langsung. Belum kesampaian aja nih buat ikutan event2 blogger. :D
BalasHapusIya mas, senang bisa dapat ilmu dan pengalaman baru. Yuk ikutan kumpul2 sama blogger :))
HapusSemoga orang-orang yang duduk di atas sana bertugas dengan baik sesuai apa yang di amanatkan warga Indonesia raya . Amin
BalasHapusbertepatan masih Agustusan Indonesia makin jaya :D
salam kenal dari Mbak Ros baru tatap muka kemarin pas acara Smesco Trade , ternyata Blognya keren banget ini , orgnya juga keren duduk di depan dan mengutarakn pertanyaan kepada Nara Sumber om Boni dan Om Ferry.
AMIN Mas. Semoga ya hihihihihi.
HapusSalam kenal mas, terima kasih ya. Kalau ketemu lagi monggo ditegur ya. Saya mungkin familiar dengan wajah cuma suka lupa namanya, soalnya teman blogger banyak sekali hihihihii. Iya tuh, foto tangan doang atau prewed yang ngga kelihatan orangnya bikin saya gemes hahahahah.